Sabtu, 11 Februari 2012

ISI Bersatu Tak Bisa di ISBI kan !


Proses pemasangan spanduk penolakan ISBI di depan pintu gerbang ISI Yogyakarta. (foto/bibeh)

Teatrikal penolakan ISBI yang diperankan oleh teman-teman dari ISI Yogyakarta. (foto/vyvy).


Bertepatan dengan hari PERS Nasional, Kamis (9/2), Institut Seni Indonesia mengalami kepadatan kampus yang sangat jarang terjadi, hal ini dikarenakan demo menolak konversi ISI menjadi ISBI. Dimana-mana berkumandang "ISI Bersatu Tak Bisa Dikalahkan" dengan toa merah menyala menandakan betapa kecewanya mereka kepada Dikti atas keputusan sepihak yang tak megadakan sosialisasi terlebih dahulu kepada warga yang terlibat.

"Yang ada mah tahu ISI, bukan tahu ISBI," ucap salah seorang demonstran yang juga mahasiswa ISI itu. "Untuk apa adanya perubahan nama ISI menjadi ISBI, wong fasilitas seperti kamar mandi aja masih memalukan seperti itu. Percuma banyak mahasiswa asing, tapi fasilitas masih aja buruk," jelas Rizal Su, salah satu mahasiswa Grafis, Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta angkatan 2009. Memang tak sedikit yang menolak perubahan ini. Alasannya simple, karena mereka tak mau disamakan dengan perguruan tinggi yang sudah ada. Apakah dengan ditambahnya huruf "B" diantara "IS" di depan dan "I" dibelakang menjamin adanya penaikan kualitas akademika, yang jika dijabarkan justru akan banyak pengeluaran untuk mengadakan pembenahan, dari pemasaran, hingga hubungan dengan sekolah tinggi di luar negeri?

ISI resmi berdiri pada 23 Juli 1984, yang berawal dari gabungan 3 fusi, yaitu ASRI (Akademi Seni Rupa Indonesia) tahun 1950, ASTI (Akademi Seni Tari Indonesia) tahun 1961, dan AMI (Akademi Musik Indonesia) tahun 1963. “Sejarah terbentuknya ISI yang panjang itu juga ngga semudah itu tiba-tiba ada, setiap perubahan mengalami peningkatan yang positif,” ujar Yoyon Bolang mahasiswa Fakultas Seni Rupa, Lukis 2009 saat dimintai keterangan mengapa ia ikut membubuhkan tanda tangan. Acara yang diawali dari depan pintu gerbang ISI dengan membentangkan spanduk bertuliskan ISBI dimana huruf B dicoret dengan warna merah itu memang menyiapkan beberapa rangkaian acara, diantaranya tanda tangan di atas spanduk besar, teatrikal seni, dan sablon gratis. "Perubahan itu perlu, tapi cukup lah,” imbuh Yoyon yang juga salah satu aktivis mahasiswa ini.

Semua biaya dan keperluan acara ini adalah iuran dari beberapa mahasiswa dan beberapa UKM, yaitu Sasenitala (Konservasi Seni dan Alam), Pressisi (Pers Mahasiswa ISI), KMK (Keluarga Mahasiswa Katolik), Kailmas (Karya Ilmiah Mahasiswa), dan juga SFC (Saraswati Football Club). "Kegiatan ini memang atas nama UKM ISI Yogyakarta, yang dinaungi BEMI," jelas Agus Susanto, salah satu koordinator kegiatan yang merupakan mahasiswa Pedalangan 2010. "Kami akan tetap memperjuangkan ISI, sampai kapanpun," imbuhnya semangat.

Selain mahasiswa, hadir juga Direktur Pasca Sarjana, Prof. Drs. M. Dwi Marianto M.F.A, PhD yang mengawali wawancara di depan halaman Fakultas Seni Rupa, Jurusan Grafis. “Dikti harus membuat naskah akademik yang jelas dan untuk itu akan memerlukan waktu yang cukup lama, bisa enam bulan, bahkan dua tahun,” jelas Marianto yang juga menjadi staff pengajar S2. Selain itu, ia juga menambahkan untuk mengadakan perubahan,  perlu adanya sosialisasi dan pengkajian kembali apakah benar-benar dibutuhkan, melihat nanti akan lebih banyak pengeluaran untuk perubahan kop surat dan segala macam keperluan lain yang mendukung adanya perubahan tersebut. “Harusnya Dikti memberikan kejelasan tentang adanya ISBI, tidak tiba-tiba merubah sejarah ISI, dan diharapkan dari pihak ISI sendiri ikut memberikan pendapat, tidak hanya menunggu seperti sekarang ini,” imbuh Marianto saat diwawancarai.

Dalam tatanan akademik, ISI sudah memenuhi standart sekolah seni yang berbudaya dengan adanya mata kuliah antropologi seni, semiotika, sosiologi seni, dan kebudayaan. "Menurut saya, itu tak ada masalah dan tak perlu lagi mengganti nama, jika memang ingin lagi memasukkan unsur kebudayaan, tambahkan saja dalam prodi, bukan terus mengganti nama. Sekarang itu, yang dibutuhkan ISI adalah perbaikan dari yang sudah ada," sambung Marianto.

"Untuk BEMI sendiri baru dapat informasi kemarin (Rabu-red), karena penyelenggaranya adalah temen-temen dari UKM, tapi yang jelas kalau dari kami (BEMI) mendukung. BEMI sendiri sebenarnya sudah mempunyai wacana untuk merespon penolakan konversi ISI menjadi ISBI ini dalam bentuk dialog. Dimana kegiatannya adalah mengumpulkan semua mahasiswa ISI dan berbagi pengetahuan tentang seberapa besar pengetahuan teman-teman tentang ISBI ini. Menurut kami ini hanya spekulasi dari beberapa pihak, karena unsur politik yang terdapat di dalamnya,” jelas Namuri Migutuwio, mahasiswa Fakultas Seni Rupa, Jurusan Desain Komunikasi Visual ini saat dimintai keterangan. ISBI yang berawal dari wacana beberapa petinggi pemerintah ini memang belum jelas apakah akan segera disahkan atau hanya sekedar issu. “Yang jelas kami masih tetap menunggu kejelasan dari pihak Dikti tentang rancangan ISBI ini,” imbuh lelaki yang juga menjabat sebagai anggota BEMI divisi Penelitian dan Pengembangan.

Selain dari beberapa mahasiswa dan dosen, mantan Rektor ISI Yogyakarta yang juga menjabat sebagai senat Prof. Drs. Soeprapto Soedjono M.F.A, PhD ikut angkat suara. Ia menyatakan keberatan jika ISI harus diganti menjadi ISBI. “Saya yang sejak awal di ISI merasa sangat sedih, mau dikemanakan ISI yang sudah lama dan memiliki sejarah ini? Saya jadi tidak nyaman dengan adanya wacana akan perubahan ISI menjadi ISBI ini.  Padahal ISI sendiri belum dikenal ke seluruh pelosok Indonesia, malah mau diganti ISBI. ‘B’ nya itu apa? Budaya yang bagaimana? Bagaimana pun ISI akan tetap ISI, tidak mungkin menjadi ISBI,” jelasnya disela-sela kesibukannya sebagai dosen Fotografi ISI Yogyakarta.

Terdengar desas-desus bahwa ia juga akan diangkat menjadi Rektor ISBI di daerah Kalimantan, ia pun menanggapi dengan santai, “Memang, wacana lain, di beberapa wilayah seperti Aceh, Sulawesi, Papua dan Kalimantan akan dibangun ISBI dimana untuk ISBI Aceh dilaksanakan oleh ISI Padang Panjang, ISBI Sulawesi oleh ISI Surakarta, ISBI Papua oleh ISI Bali, dan ISI Kalimantan diwakili dari ISI Yogyakarta dan saya diminta untuk menjadi Rektor disana, itupun saya belum dapat kepastian. Menurut saya itu bagus, tidak perlu merombak, tapi membangun baru di daerah luar Jawa yang memang belum terdapat sekolah seni yang berkompeten,” jelasnya sambil menunjukkan majalah yang memuat tentang dirinya untuk menjabat sebagai Rektor ISBI wilayah Kalimantan ini.

Saat ditanyai mengenai keinginan ISI ke depan, mantan rektor yang pernah menempuh pendidikan di ASRI angkatan 1974 ini mengatakan bahwa ISI akan dijadikan USI (Universitas Seni Yogyakarta). “Sebenarnya yang akan direncanakan ke depan adalah USI, dimana akan terdapat beberapa disiplin ilmu yang setara dengan Universitas lain, seperti Ilmu Pendidikan dan Manajemen. Hal ini yang seharusnya diwacanakan benar-benar, bukan mengganti nama,” imbuhnya.

 Pihak rektorat yang ditemui Sabtu (11/2) siang juga mengatakan ketidakjelasan akan wacana yang dilontarkan Dikti. “Apakah teman-teman yang mengadakan demo itu sudah paham betul dengan konsep dari ISBI? Saya tidak bisa mengatakan apakah akan menolak atau menerima untuk saat ini, karena kami belum menerima konsep dan kejelasan dari ISBI. Sampai sekarang, pihak Pemerintah belum mengatakan apa-apa mengenai ISBI kepada ISI. Saya pernah rapat sekali di Jakarta, tapi wakil yang mengundang tidak dapat menjelaskan konsepnya apa,” jelas Rektor ISI Yogyakarta, Prof. Dr. A.M. Hermien Kusmayati yang diwawancarai di ruangannya.

 “Saya kira secara implisit memang pemerintah dalam hal ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan baru mewacanakan, kemudian dari koordinasi belum ada kejelasan yang cukup lengkap untuk dijadikan bahan pertimbangan. Dalam hal ini (ISI), di satu pihak menunggu kejelasan dari pemerintah, dan di sisi lain repot menanggapi respon masyarakat yang secara garis besar menolak. Kita ini sudah membangun pendidikan tinggi seni dari komponen-komponen ASRI, AMI, ASTI yang sudah hampir 62 tahun berdiri, dan itu sudah mengalami proses yang panjang, sehingga sudah kenyang berhadapan dengan problem-problem yang dihadapi. Secara normatif penyelenggaraan pendidikan tinggi sudah memenuhi syarat-syarat akademik yang diinginkan pemerintah. Nah sekarang yang diupayakan ISI sebenarnya hanya memantapkan status pendidikan kita yang demikian. Apa yang sedang kita jalanakan ini mengikuti norma dari pemerintah. ISI Yogyakarta sangat menyadari apa yang kita hadapi sekarang adalah proses dari pemantapan yang sedang membangun tatanan. Kita terbuka terhadap masukan-masukan dan evaluasi, tapi mohon juga pencapaian yang sudah kami dapatkan mendapat apresiasi yang positif dan tidak dilupakan,” jelas Dr. M. Agus  Burhan, yang saat ini menjabat sebagai Pembantu Rektor I, Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

“Hal ini mencuat dikarenakan respon di media, padahal konsep ISBI sendiri belum tahu. Untuk masalah pendidikan itu kan tidak gampang, dokumen dari ISI menjadi ISBI sampai sekarang masih belum pasti. Apakah ini hanya pemikiran yang sekedar muncul begitu saja atau bagaimana, kami belum tahu. Kami masih menunggu kapan mereka akan memberikan kejelasan konsep dari ISBI sehingga kami bisa merespon tanggapan dari masyarakat,” imbuh Pembantu Rektor III, Drs. Syafruddin M. Hum.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar